Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-A-M-A/2015

Permohonan Sengketa Informasi Publik oleh Forest Watch Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


Dibacakan pada tanggal 22 Juli 2016
Jenis: Putusan Komisi Informasi Pusat

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Putusan Peradilan:

  1. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-A-M-A/2015
    Permohonan Sengketa Informasi Publik oleh Forest Watch Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
    Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
    Kasasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/TUN/KI/2024
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2025


Pengesahan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)


Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024


Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat