Permohonan Sengketa Informasi Publik oleh Forest Watch Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Jenis: Putusan Komisi Informasi Pusat
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan
Putusan Peradilan:
- Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-A-M-A/2015
Permohonan Sengketa Informasi Publik oleh Forest Watch Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
Kasasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT - Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/TUN/KI/2024
Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 19 Tahun 2017
Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025
Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2025
Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998
Pengesahan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021
Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat
