Portal Hukum dan Peraturan Indonesia
Data Peraturan dan Kamus Hukum telah membantu peneliti, praktisi, dan masyarakat di bidang hukum. Database fitur tersebut mencapai 25.000
Harapan kami adalah membuat akses terhadap hukum lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas
Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan
Pencarian definisi dan pengertian menurut peraturan berdasarkan kata kunci dengan referensi
Pencarian data jabatan fungsional berdasarkan kata kunci dan klasifikasi jabatan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026
Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026
Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026
Penyelenggaraan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229.K/MB.01/MEM.B/2026
Peningkatan Pengawasan terhadap Kegiatan Penjualan Komoditas Mineral dan/atau Batubara
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2026
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 145 Tahun 2026
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengawasan atau Audit Intern
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026
Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Wahana Suborbital
Wahana Suborbital adalah bagian Wahana Antariksa berupa kendaraan satu tahap atau sistem kendaraan multi-tahap, yang setidaknya salah satu bagiannya dimaksudkan untuk mengangkut orang dan/atau muatan di bawah lintasan orbit terendah dan tidak mengorbit.
Wahana Peluncur
Wahana Peluncur adalah bagian Wahana Antariksa yang digunakan untuk mengantarkan muatan ke Antariksa dan/atau mengembalikan Wahana Antariksa, termasuk muatannya ke bumi.
Operator Satelit
Operator Satelit adalah Penyelenggara Keantariksaan yang memiliki izin, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengoperasikan satelit.