Portal Hukum dan Peraturan Indonesia
Data Peraturan dan Kamus Hukum telah membantu peneliti, praktisi, dan masyarakat di bidang hukum. Database fitur tersebut mencapai 25.000
Harapan kami adalah membuat akses terhadap hukum lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas
Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan
Pencarian definisi dan pengertian menurut peraturan berdasarkan kata kunci dengan referensi
Pencarian data jabatan fungsional berdasarkan kata kunci dan klasifikasi jabatan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026
Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026
Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 177 Tahun 2026
Pedoman Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan, serta Pengesahan Fotokopi atas Ijazah
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026
Penyelenggaraan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229.K/MB.01/MEM.B/2026
Peningkatan Pengawasan terhadap Kegiatan Penjualan Komoditas Mineral dan/atau Batubara
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2026
Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2026
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 145 Tahun 2026
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengawasan atau Audit Intern
Ancaman
Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan ruang digital atau teknologi informasi dan/atau transaksi elektronik sehingga Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian keterangan dan/atau kesaksiannya.
Pelapor
Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai Perkara yang akan, sedang, atau telah terjadi.
Korban
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.