Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Portal Hukum dan Peraturan Indonesia

Data Peraturan dan Kamus Hukum telah membantu peneliti, praktisi, dan masyarakat di bidang hukum. Database fitur tersebut mencapai 12.000
Harapan kami adalah membuat akses terhadap hukum lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas


Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan

Pencarian definisi dan pengertian menurut peraturan berdasarkan kata kunci dengan referensi

Kami sedang kerja keras untuk merilis fitur baru lainnya yang dapat membantu masyarakat


Undang-Undang


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Tindak Pidana Kekerasan Seksual


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Keolahragaan


Peraturan Pemerintah


Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan


Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan


Peraturan Presiden


Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak


Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak



Peraturan Terbaru


Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi


Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi


Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2022

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak


Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Tindak Pidana Kekerasan Seksual


Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kamus Hukum


Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.


Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas

Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga yang ditempatkan atau disetorkan oleh anggota Pasar telang Komoditas untuk menjamin pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan Pasar lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward).


Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas

Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Lembaga Penjamin adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan registrasi dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward).