data-peraturan-perundang-undangan

Data Peraturan

Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan


Peraturan Terbaru

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 121 Tahun 2025

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Bidang Pengelasan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2025

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Tanggap Insiden Siber

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ

Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2025

Perubahan Kedelapan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2025

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2025

Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2025

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum