Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT

Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015


Status: Kasasi
Dibacakan pada tanggal 14 Desember 2016
Jenis: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Putusan Peradilan:

  1. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-A-M-A/2015
    Permohonan Sengketa Informasi Publik oleh Forest Watch Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
    Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
    Kasasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/TUN/KI/2024
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga


Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kementerian Pertahanan


Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri


Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat