Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020

Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017

Status: Peninjauan Kembali
Dibacakan pada tanggal 26 Maret 2020
Jenis: Putusan Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Putusan Peradilan:

  1. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-A-M-A/2015
    Permohonan Sengketa Informasi Publik oleh Forest Watch Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
    Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
    Kasasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/TUN/KI/2024
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Download:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024

Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 27 Tahun 2020

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pranata Informasi Diplomatik