Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020

Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017


Status: Peninjauan Kembali
Dibacakan pada tanggal 26 Maret 2020
Jenis: Putusan Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Putusan Peradilan:

  1. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-A-M-A/2015
    Permohonan Sengketa Informasi Publik oleh Forest Watch Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
    Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
    Kasasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/TUN/KI/2024
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu


Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi


Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan


Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan