Pengawas Keselamatan Pelayaran

Ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2026

Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2026
Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pengawas Keselamatan Pelayaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan Instansi Daerah pada unit yang membidangi pengoperasian pelabuhan pengumpan regional atau pelabuhan pengumpan lokal.

Pengawas Keselamatan Pelayaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat.
Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Mahir
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya
  • Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Utama

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran yaitu melaksanakan kegiatan tata kelola dan pengawasan di bidang pelayaran yang terdiri atas:

  1. Melaksanakan penyiapan dukungan operasional di bidang pelayaran
  2. Melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan kegiatan operasional di bidang pelayaran
  3. Melaksanakan kegiatan operasional di bidang pelayaran
  4. Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pelayaran
  5. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis di bidang pelayaran
  6. Melaksanakan analisis serta verifikasi data dan informasi di bidang pelayaran
  7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi di bidang pelayaran
  8. Melaksanakan penyusunan program, pengembangan strategi, metode prosedur dan perumusan rekomendasi strategis di bidang pelayaran

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2026
Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi

Jabatan Pilihan

Pranata Hubungan Masyarakat

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan.

Pengembang Sistem Intelijen

Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pengembangan metode, sistem dan teknologi intelijen.

Pengembang Tafsir Al-Qur’an

Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur’an adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan tafsir Al-Qur’an.

Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional pemberantasan tindak pidana korupsi.