Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan.
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pranata Hubungan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan pada Instansi Pemerintah.
Pranata Hubungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
- Pranata Hubungan Masyarakat Pemula
- Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
- Pranata Hubungan Masyarakat Mahir
- Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Utama
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yaitu melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan yang terdiri atas:
- melaksanakan layanan stasioner informasi dan kehumasan
- melaksanakan pengumpulan data pelayanan informasi dan kehumasan
- melaksanakan pengolahan data layanan informasi dan kehumasan
- melaksanakan penyajian dan pemutakhiran data layanan informasi dan kehumasan
- melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan
- melaksanakan pengelolaan program di bidang informasi dan kehumasan
- melaksanakan evaluasi, penyusunan rekomendasi, dan strategi di bidang informasi dan kehumasan
- melaksanakan penyusunan dan pengembangan strategi, desain, dan inovasi kerangka kerja sistem komunikasi publik nasional
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
Standar Kompetensi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.2 Tahun 2026
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2025
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Jabatan Pilihan
Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
Pemeriksa Karantina Tumbuhan
Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pemantauan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.