Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan Dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka


Ditetapkan pada tanggal 17 September 2021
Jenis: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa memperhatikan kemampuan keuangan Pialang Berjangka saat ini dan untuk memberikan peluang bagi pertumbuhan usaha Pialang Berjangka dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara amanat Nasabah dalam bertransaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan permodalan Pialang Berjangka yang hanya melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 106/BAPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan Dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Polisi Kehutanan


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan