Pengawas Ketenagakerjaan
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi Pemerintah.
Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yaitu melaksanakan kegiatan yang terdiri atas:
- pembinaan norma ketenagakerjaan
- pemeriksaan norma ketenagakerjaan
- pengujian norma ketenagakerjaan
- Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
- pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Standar Kompetensi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2020
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Tunjangan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan diberikan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan dengan besaran:
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama - Rp2.025.000
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya - Rp1.380.000
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda - Rp1.100.000
- Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama - Rp540.000
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2021
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Jabatan Pilihan
Pemeriksa Paten
Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pemeriksaan substantif di bidang Paten.
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi dan supervisi, penanganan dan pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan hukum antikorupsi.
Inspektur Bandar Udara
Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
Auditor
Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.