Premium
Temukan di Google Play
Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2020

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana termasuk dalam klasifikasi/rumpun Manajemen.

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terdiri atas:

  1. penyusunan substansi teknis pengaturan
  2. perencanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  3. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan
  5. pembangunan keluarga
  6. kependudukan
  7. keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
  8. pengelolaan isu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
  9. penggerakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  10. bimbingan teknis
  11. diseminasi pengaturan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
  12. kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
  13. inovasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Standar Kompetensi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.5 Tahun 2022

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana

Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Petunjuk Teknis

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana diberikan Tunjangan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana setiap bulan dengan besaran:

  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Utama - Rp1.785.000
  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya - Rp1.437.000
  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda - Rp1.239.000
  • Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama - Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jabatan Pilihan

Penyidik Badan Narkotika Nasional

Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyidik BNN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Penata Laksana Sumber Daya Air

Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Laksana SDA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan sumber daya air.

Analis Hukum

Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.