Pranata Informasi Diplomatik

Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2018

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pranata Informasi Diplomatik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik termasuk dalam klasifikasi/rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri.
Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pranata Informasi Diplomatik Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pranata Informasi Diplomatik Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)

Tugas Jabatan

Tugas jabatan Pranata Informasi Diplomatik yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler yang terdiri atas:

  1. perumusan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik
  2. penyusunan desain pengelolaan informasi diplomatik
  3. pembangunan sistem pengelolaan informasi diplomatik
  4. penerapan knowledge management
  5. pelaksanaan pengamanan informasi diplomatik
  6. penyelenggaraan dukungan teknis pada pertemuan internasional
  7. pemodelan data digital diplomatik
  8. penyelenggaraan komunikasi dan distribusi informasi digital diplomatik
  9. pelaksanaan monitoring pengelolaan informasi diplomatik
  10. pelaksanaan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik

Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik

Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2024

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik

Jabatan Pilihan

Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.

Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional pemberantasan tindak pidana korupsi.