Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Penata Kelola Penanaman Modal

Ditetapkan pada tanggal 11 November 2022

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Tata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pemerintah.

Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal termasuk dalam klasifikasi/rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal yang terdiri atas:

  1. pengkajian dan pengusulan teknis tata kelola di bidang penanaman modal
  2. pengembangan peluang, potensi, dan strategi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
  3. pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal
  4. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal peningkatan kemitraan, peningkatan daya saing, penciptaan persaingan usaha yang sehat dan penyebarluasan informasi di bidang penanaman modal
  5. pengembangan sistem di bidang penanaman modal
  6. promosi penanaman modal
  7. kerja sama penanaman modal
  8. pengelolaan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia
  9. pelayanan terpadu satu pintu
  10. pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal
  11. pembinaan pelaksanaan penanaman modal
  12. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.


Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis prasarana dan sarana pertanian.


Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.