Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hukum Acara Pidana


Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Status
Diubah dengan:
  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

  2. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;

  3. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan .Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;

  4. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

  5. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019

Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000

Serikat Pekerja/Serikat Buruh


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31 Tahun 2016

Tata Cara Ujian, Magang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Scroll to Top