Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2015

Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan


Ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2015
Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 428

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf c Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan;

  2. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 71/MEN/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011

Pedagang Besar Farmasi


Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion


Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021

Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)