Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

Status: Diubah
Ditetapkan: 11 Januari 2017
Jenis: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Diubah dengan:

  1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2017
    Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
  2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018
    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
  3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
Download:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017

Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011

Batas Maksimum Penyaluran Dana bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022

Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan