Cari Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Jenis dan Tahun

Data Peraturan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020

Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020

Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020

Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri


Media Sosial

Hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id

Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara


Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Kawasan Ekonomi Khusus


Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi


Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Pengadilan Hak Asasi Manusia


Scroll to Top