Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

Status: Diubah
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Jenis: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Peraturan Perubahan:

  1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017
    Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
  2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2017
    Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
  3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018
    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
Download:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2023

Keprotokolan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2015

Satuan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985

Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari segala Tuntutan Hukum

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 305/BAPPEBTI/SE/09/2025

Penjelasan atas Implementasi Kewajiban Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk Memiliki Perjanjian Kerja Sama Dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri