![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Peraturan Perubahan:
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014
Penanaman Modal - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
Konsiderans
bahwa untuk menggerakkan perekonomian daerah, mendorong percepatan pembangunan daerah dan menciptakan lapangan kerja, perlu diberikan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang menanamankan investasinya di Provinsi Sumatera Barat.
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2019
Batas Daerah antara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2018
Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024
Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif