Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011

Batas Maksimum Penyaluran Dana bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2011
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5191

Download:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu meningkatkan pembiayaan kepada sektor produktif, terutama membiayai usaha mikro, kecil dan menengah;

  2. bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana;

  3. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyaluran dana yang diberikan agar risiko penyaluran dana tersebut tidak terpusat pada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007

Partai Politik Lokal di Aceh

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2022

Alih Media Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019

Manajemen Krisis Kepariwisataan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan