Polisi Kehutanan
Ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepolisian kehutanan pada Instansi Pemerintah.
Polisi Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam klasifikasi/rumpun Penyidik dan Detektif.
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
- Polisi Kehutanan Pemula (II/a)
- Polisi Kehutanan Terampil (II/b, II/c, dan II/d)
- Polisi Kehutanan Mahir (III/a dan III/b)
- Polisi Kehutanan Penyelia (III/c dan III/d)
- Polisi Kehutanan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Polisi Kehutanan Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Polisi Kehutanan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Polisi Kehutanan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan yang terdiri atas:
- perencanaan program
- penyusunan rancangan strategi kegiatan
- pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan preventif, tindakan represif
- pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana kehutanan
- pengembangan teknis perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yaitu penyusunan sistem kepolisian kehutanan
- pemantauan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- evaluasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Standar Kompetensi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.30 Tahun 2023
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Tunjangan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan diberikan Tunjangan Polisi Kehutanan setiap bulan dengan besaran:
- Polisi Kehutanan Ahli Utama - Rp2.190.000
- Polisi Kehutanan Ahli Madya - Rp1.493.000
- Polisi Kehutanan Ahli Muda - Rp1.190.000
- Polisi Kehutanan Ahli Pertama - Rp540.000
- Polisi Kehutanan Penyelia - Rp976.000
- Polisi Kehutanan Mahir - Rp540.000
- Polisi Kehutanan Terampil - Rp360.000
- Polisi Kehutanan Pemula - Rp300.000
Jabatan Pilihan
Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.
Penghulu
Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
Apoteker
Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang praktik kefarmasian.
Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan manajemen spektrum frekuensi radio.