Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan


Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1436

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan perlu ditetapkan, Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;

  2. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jabatan fungsional sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja


Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2020

Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/4/PADG/2018

Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2010

Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019

Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan