![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Pengembang Penilaian Pendidikan
Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan.
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pengembang Penilaian Pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan Penilaian Pendidikan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Pengembang Penilaian Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan Penilaian Pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil Penilaian Pendidikan yang terdiri atas:
- perencanaan pengembangan penilaian
- penyusunan spesifikasi
- penyusunan produk penilaian
- uji coba penilaian
- pengolahan data penilaian
- pengelolaan instrumen dan data penilaian
- inovasi pengembangan penilaian
- pemanfaatan instrumen penilaian
- pelaporan hasil pemanfaatan dan implementasi
- evaluasi pelaksanaan penilaian
- pendampingan pengembangan penilaian
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Standar Kompetensi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2021
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2021
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Tunjangan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan diberikan Tunjangan Pengembang Penilaian Pendidikan setiap bulan dengan besaran:
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama - Rp540.000
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda - Rp1.100.000
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Madya - Rp1.380.000
- Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Utama - Rp2.025.000
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2024
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Jabatan Pilihan
Perekayasa
Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
Analis Perdagangan
Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis dan penyuluhan di bidang perdagangan.
Pranata Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Jabatan Fungsional Pranata Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata MKG adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan dukungan layanan informasi dan kegiatan teknis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Pengembang Teknologi Pembelajaran
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.