Pembina Keamanan Pemasyarakatan

Ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2021

Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pembina Keamanan Pemasyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan.

Pembina Keamanan Pemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan.
Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan yang terdiri atas:

  1. pencegahan
  2. penindakan
  3. pemulihan

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan

Petunjuk Teknis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan

Jabatan Pilihan

Penata Kelola Perusahaan Negara

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.

Mediator Hubungan Industrial

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Widyaprada

Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

Pranata Informasi Diplomatik

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.