Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pemerintah.
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yaitu memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas:
- pengelolaan destinasi Pariwisata
- pengelolaan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- pengelolaan sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- pengelolaan infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- pengelolaan kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- pengelolaan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- pengelolaan pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- pengembangan daya tarik wisata
- pengembangan produk Ekonomi Kreatif
- pengembangan pelindungan produk Ekonomi Kreatif
- pengembangan ekonomi digital Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Petunjuk Pelaksanaan
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Tunjangan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif diberikan Tunjangan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif setiap bulan dengan besaran:
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama - Rp1.894.000
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya - Rp1.291.000
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda - Rp1.029.000
- Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama - Rp540.000
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2024
Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Jabatan Pilihan
Pengawas Kelautan
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Auditor Manajemen ASN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan Audit Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Analis Data Ilmiah
Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi dan supervisi, penanganan dan pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan hukum antikorupsi.