Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

Keimigrasian


Disahkan pada tanggal 31 Maret 1992
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;

  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang-undang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2018

Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020

Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik


Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian


Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia