Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial;

2. bahwa untuk memperluas dan meningkatkan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, perlu adanya acuan bagi pelaksanaan pemberdayaan KAT di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;