Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017

Pengelolaan Barang Milik Aceh

1. bahwa pengelolaan barang milik Aceh yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal.

2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik Aceh diatur dengan Qanun Aceh berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. bahwa Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Aceh yang terakhir sehingga perlu diganti.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.