Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017
Pengelolaan Barang Milik Aceh
Ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017
Jenis: Qanun
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa pengelolaan barang milik Aceh yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik Aceh diatur dengan Qanun Aceh berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
bahwa Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Aceh yang terakhir sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.
Download:
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan