Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019

Promosi Pemasaran Efek termasuk Iklan, Brosur, atau Alat Komunikasi Lainnya kepada Publik

Ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2019
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 29
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6314

Download:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau alat komunikasi lainnya kepada publik beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

  2. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau alat komunikasi lainnya kepada publik, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau alat komunikasi lainnya kepada publik yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Promosi Pemasaran Efek termasuk Iklan, Brosur, atau Alat Komunikasi Lainnya kepada Publik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010

Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019

Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan