Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek


Ditetapkan pada tanggal 14 September 2017
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 211
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6126

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, perlu dilakukan peningkatan kualitas perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek antara lain dengan meningkatkan kinerja perusahaan efek, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016

Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi


Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga


Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan