Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018

Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak


Ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018
Jenis: Peraturan Mahkamah Agung
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1587

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

  2. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan dalam proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung, sehingga perlu disempurnakan kembali;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan


Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019

Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019


Scroll to Top