Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019


Ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2021
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 69
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6662

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah;

  2. bahwa dampak lanjutan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terhadap sektor riil termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah berpengaruh kepada kinerja bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

  3. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 untuk mengatur simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan stimulus, kebijakan dividen dan/atau tantiem, dan perpanjangan periode stimulus;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010

Gerakan Pramuka


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020

Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-032/A/JA/08/2010

Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024