Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023

Program Pahlawan Ekonomi Nusantara


Ditetapkan pada tanggal 14 November 2023
Jenis: Peraturan Menteri Sosial
Berita Negara Tahun 2023 Nomor 910

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa negara menjamin warga negara untuk dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera melalui pengembangan kemampuan sosial ekonomi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

  2. bahwa untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan/atau orang yang mengalami risiko sosial dengan memanfaatkan aset, potensi diri, dan potensi lokal, perlu upaya pemberdayaan melalui program pahlawan ekonomi nusantara.

  3. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran


Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit


Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi