Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Noor Chandra Pindariza alias Jajut alias Burhan alias Rudi
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Menimbang:
Situasi dan kondisi Kota Pasuruan yang selama ini kondusif, sehingga dikhawatirkan dengan dilaksanakannya persidangan perkara terorisme tersebut akan berpengaruh pada situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) setempat;
Bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Tersangka di Wilayah Pasuruan dan · sekitarnya, diduga telah. berhasil membangun jaringannya dan memiliki simpatisan yang cukup banyak serta sangat erat keterkaitannya dengan jaringan terorisme di Jawa dan daerah-daerah lainnya di Wilayah Indonesia;
Bahwa dari hasil penyidikan tim Densus 88 Anti Teror Polri terhadap para Tersangka pelaku terorisme yang telah ditangkap di Jawa Timur dan sekitarnya, sebagian berasal dari Wilayah Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah yang sekarang ini disinyalir menjadi embrio jaringan terorisme;
Bahwa terdapat indikasi para saksi dalam perkara ini enggan dan takut memberikan kesaksiannya dalam persidangan bila persidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pasuruan, karena alasan keamanan dirinya dan keluarganya;
Bahwa dalam perkara terorisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sebagian besar diadili di Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarta;
Bahwa pengamanan personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena terkait dengan Terdakwa lainnya yang persidangannya dilaksanakan di Wilayah Pengadilan Negeri DKI Jakarta;
Bahwa sesuai pasal 85 KUHAP atas alasan situasi dan membahayakan apabila perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara (Locus Delicti), serta demi efektifitas dan efisiensi penanganan perkara tersebut, maka beralasan bila persidangan dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan Negeri Pasuruan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022
Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/05/2014
Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Pelacakan Aset
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2022
Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013
Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia