Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/6/PADG/2020

Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah


Ditetapkan pada tanggal 20 April 2020
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengedaran uang rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran bank dalam melakukan kegiatan pengolahan uang rupiah dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;

  2. bahwa guna menciptakan industri PJPUR yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik perlu dilakukan penataan terhadap penyelenggara jasa uang rupiah baik yang sudah ada maupun pihak yang akan mengajukan izin menjadi penyelenggara jasa uang rupiah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020

Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP


Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence)


Scroll to Top