Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2024
Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Tablet
Konsiderans
bahwa dalam rangka kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan Industri produk alat komunikasi seluler yang berkesinambungan dan upaya menjamin mutu produk alat komunikasi seluler khususnya Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet serta upaya perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan produk dimaksud, dipandang perlu mengatur pendaftaran atas produk dimaksud;
bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kewajiban pendaftaran produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang akan diproduksi di dalam negeri dan yang akan impor;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2020
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2018
Tata Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan