Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Ditetapkan pada tanggal 20 November 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1402

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan guna menindaklanjuti hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/612/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018

Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020

Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat


Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia


Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2017

Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia