Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Ditetapkan pada tanggal 20 November 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1402

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan guna menindaklanjuti hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/612/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2020

Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019

Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2016

Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara