Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2012

Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2012
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Berita Negara Tahun 2012 Nomor 60

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang penyidikan, memerlukan standardisasi dan stratifikasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. bahwa untuk memenuhi standardisasi dan stratifikasi penyidik, diperlukan rekrutmen dan seleksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi, untuk mendapatkan penyidik yang profesional dan proporsional;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015

Uraian Jabatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019

Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015

Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah