Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Banten


Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1596

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Banten, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Pelayaran Banten;

  2. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hai Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;

  3. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Banten, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Banten;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru


Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017

Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015

Pengembangan Organisasi Kejaksaan


Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020

Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012

Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara