Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan


Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1206

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai rentang nilai penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016

Seleksi Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020

Statuta Politeknik Imigrasi


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020


Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 6 Tahun 2021

Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK-II/2015

Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu