Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Jenis: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Menimbang:
bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam rangka membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri;
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain telah ditetapkan, terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Komite Audit dan Komite Lain serta Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN lainnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, serta memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2018
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 99 Tahun 2021
Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor di Lingkungan Kementerian Kesehatan