Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002

Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang

Ditetapkan: 30 September 2002
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans

Menimbang:

  1. Berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung-RI saat ini Pejabat Pengadilan dalam melaksanakan tugas yustisial seringkali dihadapkan pada kondisi masyarakat pencari keadilan tidak dapat menerima kenyataan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan (eksekusi) dan bahkan seringkali Pejabat Pengadilan seperti Panitera, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dilaporkan kepada pihak kepolisian telah melakukan perbuatan Pidana.

Download:
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022

Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kata Nusantara

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2019

Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wavelength Division Multiplexing

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya