Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2021

Logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


Ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2021
Jenis: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 918

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk membangun nilai positif organisasi guna penguatan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan, perlu menetapkan logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak


Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022

Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2020

Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri