Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-12/MENKO/POLHUKAM/ 06/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 4 November 2021
Jenis: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa indikator kinerja utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkembang dengan dinamis sehingga perlu ditetapkan oleh Menteri Koordinator melalui Keputusan Menteri Koordinator;

  2. bahwa indikator kinerja utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-12/MENKO/POLHUKAM/06/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan lingkungan strategis dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-12/MENKO/POLHUKAM/ 06/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2020

Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017

Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi