Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2021

Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin


Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2021
Jenis: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 2

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk penyesuaian terhadap inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi terbarukan, perlu mengatur ketentuan mengenai penerapan standar kualitas modul fotovoltaik silikon kristalin;

  2. bahwa untuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan konsumen terhadap peralatan pemanfaat energi surya fotovoltaik, perlu mengatur pemenuhan standar peralatan pemanfaat energi surya fotovoltaik;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016

Penatausahaan Barang Milik Negara


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah