Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga


Ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019
Jenis: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1181

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk penetapan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu penerima subsidi Tarif Tenaga Listrik yang sesuai dengan kondisi masyarakat, perlu mengatur periode penetapan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu penerima subsidi Tarif Tenaga Listrik;

  2. bahwa untuk mempercepat proses pengaduan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum menerima subsidi Tarif Tenaga Listrik tepat sasaran, perlu mengatur penyampaian pengaduan secara langsung melalui aplikasi mobile;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan


Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah


Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa


Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Dana Pensiun Pemberi Kerja