Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib
Jenis: Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Menimbang:
bahwa untuk men5njsun peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib, diperlukan pedoman yang berlaku secara nasional;
bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan penerapan standar dan pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di tingkat nasional, regional maupun internasional, diperlukan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.01/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan