Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual


Ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2016
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 301
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan penerima lisensi serta bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga, perlu mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2020

Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Tugas Dan Tanggung Jawab Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021

Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komodit

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019

Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018

Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi