Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Jenis: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menimbang:
bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam Penyelenggaraan Pelayan Publik, diperlukan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
bahwa dalam mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, juga dalam rangka meningkatkan transparansi dan integritas pegawai, serta meningkatkan disiplin pegawai sehingga terselenggaranya pelayanan secara adil dan merata, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi dan Organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing berdasarkan karakteristik instansi dan organisasi profesi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka mengemban amanat ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan pertanahan Nasional dan ketentuan-ketentuan lain, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Ombudsman Nomor 50 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan