Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2017

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik


Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 37
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6025

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

  2. bahwa terdapat urgensi dan signifikansi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang belum mencukupi sehingga pemerintah melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia;

  3. bahwa sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan perlu mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1999

Penentuan Pendapat di Timor Timur


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral


Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020

Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)