Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2023
Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua
Ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2023
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Berita Negara Tahun 2023 Nomor 397
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, termasuk kewenangan menangani perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
bahwa Provinsi Papua berdasarkan otonomi khusus berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua dan salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adanya penyelenggaraan peradilan adat yang selaras dengan peradilan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia berwenang menangani perkara pidana di Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua yang memperhatikan penyelenggaraan pengadilan adat dan peradilan adat di Provinsi Papua.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022
Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka